Menimbang Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet (Bagian III)

perusahaan pengendali atau pengolah pribadi harus memahami benar kapan dan dalam konteks apa mereka membutuhkan Persetujuan Subyek Data untuk mengelola data pribadi mereka.

Jakarta (ANTARA/Jacx) Perlindungan data pribadi pengguna internet saat ini semakin dirasa perlu ketika penggunaan internet semakin kerap di berbagai kalangan masyarakat.  Ketidaktahuan terhadap privasi data yang dimiliki bisa mengakibatkan penyalahgunaan yang berujung merugikan warga.

Dalam seri ketiga tulisan tentang perlindungan data pribadi ini, masih akan dipaparkan bagaimana aturan mengenai hal itu yang berlaku di Uni Eropa melalu General Data Protection Regulation (GDPR).

Salah satu yang penting adalah persetujuan subjek data atau pemilik data pribadi atas apa yang akan terjadi dengan data pribadi mereka yang terkait di dunia maya.

Persetujuan Subyek pemilik data seperti diatur dalam Pasal 4, 6, 7 GDPR memiliki berbagai tujuan. Persetujuan itu memberi dasar yang sah untuk melakukan pengolahan data pribadi, melakukan pengolahan kategori-kategori data khusus, serta memberikan dasar atau koreksi atas pelarangan memindahkan data ke luar wilayah ekonomi Uni Eropa. 

Persetujuan juga penting sebagai syarat atas praktek pengiriman pesan pemasaran elektronik atau penempatan cookies. Namun harus diakui lingkup dan kedalaman pengaturan Persetujuan Subyek Data dalam GDPR semakin sulit dilaksanakan dan dikhawatirkan beberapa pihak berdampak kontraproduktif terhadap  bisnis digital jika mesti berpegang padanya sebagai dasar pegolahan data.

Meskipun Persetujuan Subyek Data dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan partikular pihak Pengendali Data sejauh diperoleh secara sah, berbagai syarat untuk memperoleh persetujuan itu telah diperketat sedemikian rupa di dalam GDPR. 

Bagi perusahaan penambang dan pengolah data-perilaku-pengguna-internet (user behavior), dengan demikian masalahnya bukan hanya bahwa mereka harus mendapatkan persetujuan dari pengguna untuk mengelola data pengguna, melainkan juga bagaimana cara mereka memperoleh persetujuan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat dalam GDPR.

Artikel Terkait : Masyarakat diimbau tidak cantumkan data pribadi di media sosial

Pada prinsipnya, perusahaan Pengendali Data harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan penggunanya untuk dapat memberikan persetujuan penggunaan data secara bebas, sadar,  transparan dan spesifik dalam tujuan dan konteks penggunaan kata  Lukasz Olejnik, peneliti tentang cybersecurity dan perlindungan privasi yang menggeluti permasalahan GDPR.

Hal ini membuat persetujuan lebih sulit didapatkan dan dipertahankan, serta membutuhkan pendekatan yang berbeda bagi praktek penambangan data yang telah berlangsung. Apa saja syarat-syarat bagi persetujuan yang sah di bawah GDPR? 

Persetujuan harus mengindikasikan keinginan –bukan keterpaksaan– Subyek Data, diberikan secara bebas dan sadar, terjadi dalam konteks yang spesifik dan diberitahukan dengan jelas. Persetujuan harus memenuhi syarat yaitu 

Yang pertama, permintaan Persetujuan Subyek Data yang diajukan pihak Pengendali Data harus dalam bentuk yang mudah dimengerti dan diakses, menggunakan bahasa yang jelas dan lugas.

Kedua, permintaan persetujuan harus dibedakan secara jelas dan rinci dari urusan-urusan lain dalam hubungan antara Pengendali Data atauPengolah Data dengan Subyek Data.

Ketiga, persetujuan yang diberikan Subyek harus mencerminkan tindakan afirmatif yang jelas. Jika data pribadi akan diproses untuk berbagai tujuan, persetujuan harus diberikan terpisah untuk setiap tujuan.

Keempat, persetujuan tidak akan sah jika individu Subyek Data tidak memiliki pilihan bebas yang nyata atau jika ada halangan bagi Subyek Data untuk menolak atau mencabut persetujuan.

Kelima, persetujuan dapat menjadi tidak sah jika ada masalah ketidakseimbangan relasi-kuasa yang nyata antara Pengendali Data dan Subyek Data.

Keenam, persetujuan akan dianggap tidak sah jika menjadi syarat pelaksanaan sebuah kontrak tetapi sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan untuk pelaksanaan kontrak tersebut.

Ketujuh, persetujuan harus dapat dicabut kapan pun dan harus mudah dicabut sebagaimana mudah diberikan.

Dan yang kedelapan, individu Subyek Data harus mengetahui dengan sadar bahwa mereka memiliki hak mencabut persetujuan ketika mereka memberikan persetujuan itu pada awalnya.

Karena persetujuan harus diperoleh melalui tindakan yang nyata dan afirmatif, Pengendali Data tidak dapat lagi “bermain-main” dengan persetujuan yang diandaikan dan bersifat otomatis diberikan Subyek ketika mengakses layanan digital tertentu. 

Ketidakaktifan atau kediaman Subyek, adanya kotak persetujuan yang sudah atau tinggal dicentang (pre-ticked box) tidaklah memadai, dan persetujuan mesti diperoleh melalui serangkaian tindakan yang sadar, bebas dan afirmatif. 

GDPR menyatakan bahwa tindakan yang nyata dan afirmatif Subyek mencakup tindakan mencentang kotak persetujuan secara langsung untuk menandakan persetujuan ketika mengunjungi situs web atau memilih pengaturan teknis tertentu.

Persetujuan Subyek Data Dapat Dicabut. Persetujuan Subyek untuk proses pengendalian atau pengolahan data dapat dicabut setiap saat oleh Subyek. Setelah pencabutan ini, pihak Pengendali Data wajib menghentikan proses pengolahan data, yang mungkin saja mencakup keharusan pembersihan data-data terkait, kecuali jika Pengendali Data memiliki dasar hukum lain untuk melanjutkan pengendalian atau pengolahan data. 

Menerapkan sistem dan proses untuk mengatur pencabutan persetujuan ini dengan semua konsekuensi yang mengikutinya membutuhkan investasi yang signifikan pada pihak perusahaan atau organisasi Pengendali Data.

Persetujuan Subyek Data Tidak Dapat “Dianakcucukan”. Persetujuan yang telah diberikan Subyek Data hanya berlaku untuk proses pengendalian atau pengolahan data yang telah disepakati dan tidak untuk tujuan-tujuan berikutnya. 

Dengan demikian, persetujuan baru dari Subyek Data perlu diperoleh kembali apabila ada kebutuhan atau tujuan baru dalam pengolahan dan pengendalian data. There is no ‘grandfathering’ of consents obtained before the GDPR applies. 

Misalnya, dikarenakan banyak data pemasaran diperoleh dengan menerapkan  kotak-kotak persetujuan yang sudah dicentang dan persetujuan yang bersifat implisit lainnya untuk melakukan pengolahan data di masa lalu, maka perusahaan perlu meminta persetujuan lagi dari Subyek Data jika ingin memanfaatkan data pemasaran itu. Jika permintaan persetujuan ditolak, data terkait dengan Subyek dalam gugus data pemasaran itu mesti dihapuskan.

Persetujuan senantiasa dibutuhkan untuk praktek mengirimkan pemasaran langsung kepada konsumen melalui e-mail atau SMS, kecuali jika pihak perusahaan telah memiliki hubungan atau perjanjian dengan Subyek Data sehingga perusahaan memiliki legitimasi untuk menerapkan apa yang disebut sebagai pengecualian “kontak lunak (soft opt-in)”.

               Dampak dari pengaturan Persetujuan Subyek Data dalam GDPR

Dampak dari pengaturan itu, perusahaan pengendali atau pengolah pribadi harus memahami benar kapan dan dalam konteks apa mereka membutuhkan Persetujuan Subyek Data untuk mengelola data pribadi mereka.

Perusahaan tersebut juga wajib menyediakan mekanisme yang memungkinkan Subyek Data memberikan persetujuan secara bebas, sadar, transparan, dalam maksud dan konteks yang spesifik. 

Mekanisme itu harus memungkinkan Subyek Data untuk bertanya atau membatalkan persetujuan. Pembatalan ini memiliki konsekuensi bahwa data tentang atau terkait dengan Subyek Data juga harus dihapuskan oleh pihak perusahaan.

Pihak pengendali atau pengolah data wajib memastikan bahwa “form” persetujuan yang mereka sediakan telah memenuhi standar GDPR. Tidak standarnya form ini, dapat membatalkan hak pengolahan data secara otomatis, tanpa permintaan Subyek Data. 

Hal ini berarti menghadapkan pihak pengolah atau pengendali data pada sanksi denda yang berat untuk kesalahan yang tidak mereka sengaja atau tidak mereka sadari.  

Pihak pengendali atau pengolah data perlu melakukan audit untuk menentukan sejauhmana persetujuan yang sah telah mereka peroleh dari Subyek Data untuk pemanfaatan data untuk tujuan baru tertentu. 
Jangan-jangan diperlukan persetujuan baru demi terpenuhinya syarat-syarat GDPR!  Namun, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah memungkinkan untuk memperoleh persetujuan baru tersebut. Jangan-jangan secara teknis sulit dilakukan dan membutuhkan biaya besar dan tidak realistis untuk membangun sistem pendukungnya?

Pihak pengendali atau pengolah data wajib memastikan bahwa subyek Data diberi pilihan yang jelas untuk memberikan persetujuan dan kebebasan untuk mencabut persetujuan tanpa kerugian.

Juga wajib memastikan persetujuan dibedakan dari hal-hal lain dan tidak dimasukkan ke dalam dokumen lain (misalnya dimasukkan dalam syarat dan ketentuan atau dalam kontrak karyawan)

Juga wajib dipastikan, subyek Data mengetahui setidaknya identitas Pengendali Data dan tujuan pengolahan sebelum mereka diminta untuk memberikan persetujuan.

Persetujuan yang dimaksud diberitahukan terlebih dahulu kepada Subyek Data, misalnya dijadikan satu dengan  Boks Pemberitahuan Privasi.

Persetujuan ditulis dalam bahasa yang jelas dan lugas sehingga ada transparansi tentang untuk urusan apa pengolahan data dilakukan, seberapa lama, apa saja konsekuensinya dan lain-lain.

Persetujuan diberikan melalui tindakan afirmatif yang jelas (misalnya dengan mencentang kotak), dengan istilah yang gamblang (misalnya secara eksplisit menggunakan istilah “persetujuan” dalam form persetujuan).

         Pemberitahuan Privasi
 
Berdasarkan pasal 12, 13, 14 GDPR, Pengendali Data harus lebih transparan terhadap Subyek Data tentang kegiatan pengolahan data yang mereka lakukan. Subyek Data harus mendapatkan informasi tentang cara dan tujuan pengolahan data pribadi mereka. 

Informasi tersebut harus ringkas, transparan, jelas dan mudah diakses. Di saat yang sama, “daftar belanja” informasi yang dikelola Pengendali Data harus dimuat dalam pemberitahuan privasi, yang lingkupnya telah diperluas secara signifikan dalam GDPR. 

Pengendali Data harus senantiasa memeriksa kembali Form Persetujuan dan Boks Pemberitahuan Privasi yang mereka berlakukan untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat GDPR yang lebih terperinci.

Bagaimana memberikan Pemberitahuan Privasi yang sah? Baik data diperoleh langsung dari Subyek Data atau secara tidak langsung melalui pihak ketiga, Pemberitahuan Privasi harus menyatakan:

Yang pertama, rincian identitas dan kontak pihak Pengendali Data atau perwakilannya.

Kedua, rincian kontak petugas perlindungan data yang ditunjuk pihak Pengendali Data.

Ketiga, tujuan dan dasar hukum pengolahan data, serta kepentingan yang melatarbelakanginya.

Keempat, hak Subyek untuk mencabut persetujuan. Kategori-kategori data pribadi yang diproses dan sumbernya (jika data diambil dari pihak ketiga dan tidak ditambang langsung dari Subyek Data). Kategori-kategori penerima data pribadi (misalnya mitra atau vendor pihak ketiga).

Yang kelima, Rincian pemindahan data ke luar Uni Eropa, termasuk rincian mekanisme perlindungan yang digunakan. Periode penyimpanan data atau penggunaan kriteria untuk menentukan periode tersebut.

Keenam, Rincian hak-hak individu, termasuk hak mengadu kepada Lembaga Pengawas Perlindungan Data. Dan yang ketujuh, rincian pembuatan keputusan otomatis.

Ada tantangan mendasar dalam masalah Pemberitahuan Privasi. Di satu sisi, Pengendali Data harus berkomunikasi dengan individu dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti. Di sisi lain, mereka harus mengomunikasikan informasi yang cukup terperinci dan berpandangan ke depan tentang kegiatan pengolahan data yang mereka lakukan. 

Perlu ada keseimbangan antara menjelaskan aktivitas pengolahan secara akurat dan memastikan keberlanjutan proses pemberitahuan privasi. 

Memastikan keberlanjutan ini termasuk misalnya menulis pemberitahuan privasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas bagi Pengendali Data untuk menggunakan data pribadi seperti yang dipersyaratkan, termasuk untuk tujuan yang tidak diketahui secara khusus pada saat pengumpulan data, sementara tetap tunduk pada syarat-syarat GDPR. 

Ada kemungkinan sistem pengoperasian bisnis yang kompleks akan kesulitan memuat semua informasi yang dipersyaratkan dalam pemberitahuan privasi, tanpa melakukan perubahan pada pengaturan yang berlaku. Beberapa syarat juga cukup sulit dipenuhi.

              Pembatasan Konteks dan Tujuan Penggunaan Data

GDPR sangat menekankan prinsip pembatasan konteks dan tujuan penggunaan data pribadi oleh pihak Pengendali dan rekanannya (Pasal 6). 

GDPR menegaskan, data pribadi dapat dikumpulkan dan dikelola hanya untuk tujuan yang sudah ditetapkan atau disepakati secara gamblang dan sah dan tidak dapat diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak kompatibel dengan tujuan tersebut. 

Memang ada peluang untuk memperluas tujuan tersebut di luar batas-batas yang telah disetujui antara Subyek Data dan Pengendali Data, tetapi penggunaan lebih lanjut data untuk tujuan lain secara arbitrer dan tanpa pemberitahuan yang memadai dianggap pelanggaran oleh GDPR.  

GDPR menyatakan bahwa Pengendali Data harus mempertimbangkan apakah tujuan lebih lanjut kompatibel dengan tujuan awal data dikumpulkan. Jika Pengendali Data menemukan bahwa tujuannya tidak kompatibel, ia harus meminta persetujuan atau tidak melakukan pengolahan secara arbitrer. 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan termasuk kaitan antara tujuan awal dan tujuan berikutnya, ekspektasi Subyek Data yang masuk akal berdasarkan hubungan mereka dengan Pengendali Data, sifat pribadi dari data yang dikelola, konsekuensi yang mungkin muncul dari pengolahan yang dimaksud  terhadap subyek data.

Banyak sistem manajemen data akan mempergunakan serangkaian sumber data pribadi untuk tujuan-tujuan yang diperluas atau tujuan lain yang berbeda dengan tujuan awal. 

GDPR berkepentingan untuk memastikan keberadaan tujuan baru membutuhkan persetujuan baru dari Subyek Data, serta untuk membatasi atau meminimalisir penggunaan data pribadi Subyek yang dalam perkembangannya cenderung semakin tak terbatas dan tak terkontrol.

Apa dampak pemberlakuan prinsip pembatasan konteks dan tujuan penggunaan data?

Jika perusahaan ingin menggunakan data pribadi  untuk tujuan baru, perlu dipastikan tujuan baru ini  kompatibel dengan tujuan awal pengumpulan data.

Perusahaan perlu meninjau Pemberitahuan Privasi dan Form Persetujuan untuk memastikan tujuan pengolahan digambarkan secara akurat, gamblang dan tidak membuka kemungkinan bagi penggunaan data yang menyimpang dari persetujuan awal antara Pengendali Data dan Subyek Data.

Perusahaan harus menerapkan mekanisme yang baku dan pengawasan tertulis untuk memastikan pengawasan pengolahan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan awal untuk kemungkinan-kemungkinan tujuan yang lain berikutnya.

*Agus Sudibyo, Head of New Media Research Center ATVI Jakarta.

Artikel Terkait : Menimbang Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet (Bagian I)

Artikel Terkait : Menimbang Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet (Bagian II)

Pewarta:
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menimbang Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet (Bagian II)

Jakarta (ANTARA/Jacx) – GDPR diproyeksikan sebagai model regulasi perlindungan data pribadi pengguna internet di tengah-tengah tren semakin besarnya kendali perusahaan penyedia layanan digital, media sosial, mesin pencari, e-commerce dan lain-lain, terhadap data tersebut untuk kebutuhan iklan digital tertarget, pengembangan produk kecerdasan-buatan dan proses machine learning

Sejak Mei 2018, setiap orang, lembaga, perusahaan, organisasi yang melakukan proses pengumpulan, analisis dan komodifikasi, sebagian atau seluruhnya, atas data-perilaku-pengguna-internet penduduk atau warga Uni Eropa  terikat untuk menaati batasan-batasan dalam GDPR.
    
GDPR memiliki kedudukan strategis dalam upaya pengarusutamaan (mainstreaming) hukum perlindungan data pribadi secara global. Tak lama setelah GDPR diundangkan, banyak organisasi atau perusahaan mulai memperbaiki sistem pengolahan data yang mereka miliki. Tidak sedikit dari mereka yang membayar jasa Data Protection Officers untuk memastikan ketaatan dan kesesuaian proses penyimpanan dan pelayanan data yang mereka kelola terhadap standar-standar GDPR. 

Untuk urusan ini, GDPR telah mempublikasikan dokumen resmi tentang panduan pelaksanaan GDPR untuk sektor bisnis. Hal ini dimaksudkan sebagai solusi atas masalah bahwa berbeda entitas (bisnis, sosial, pemerintahan) berbeda standar pengolahan data, tujuan dan masalah yang muncul serta proses audit yang dibutuhkan. Berbeda negara dapat berbeda pula regulasi yang mengatur standard dan  model pengolahan data, berikut proses audit, pengawasan dan bentuk penegakan hukumnya. 

Meskipun pada awalnya cenderung menolak atau keberatan, perusahaan seperti Google, Amazon, Facebook, Apple dan Microsoft pada akhirnya juga tidak memiliki opsi lain selain melaksanakan GDPR. Bahkan muncul indikasi mereka justru hendak mengadopsi GDRP Uni Eropa sebagai standar perlindungan data-perilaku-pengguna-internet secara lebih luas. 

Artikel Terkait: Pengadilan AS tolak proposal damai kasus peretasan Yahoo

Pertama, Uni Eropa bagaimana pun adalah pasar utama mereka. Menolak GDPR dalam hal ini akan mengoreksi pendapatan atau potensi pendapatan yang signifikan dari perusahaan-perusahaan tersebut. 

Kedua, akan sangat merepotkan jika perusahaan-perusahaan berskala global itu mesti menghadapi standar perlindungan data pribadi yang berbeda-beda di berbagai negara. Lebih efektif dan efisien jika ada standar global tertentu dalam perlindungan data pribadi, betapa pun standar tersebut memberikan tanggung jawab lebih besar pada perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital.

Siapa dan Apa Yang Tunduk Pada GDPR? 

Menurut paparan Allen & Overy dalam Preparing for the General Data Protection Regulation pada Januari 2018, GDPR memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan undang-undang perlindungan privasi atau perlindungan data yang ada sebelumnya, katakanlah Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa Tahun 1995. 

GDPR berlaku untuk organisasi atau perusahaan (baik sebagai Pengendali Data atau Pengolah Data) yang mengelola data pribadi (personal data) dan dibentuk di Uni Eropa (Pasal 3 dan 4). 

Artikel Terkait : AI dan big data akan jadi masa depan e-commerce Indonesia

Dalam beberapa keadaan, GDPR juga berlaku pada organisasi yang mengelola data pribadi dan dibentuk secara eksklusif di luar Uni Eropa. Ada tiga alasan utama penerapan GDPR yang dapat ditemukan dengan tiga uji berikut :

A. Uji  Kedudukan Teritorial 
Jika sebuah perusahaan atau organisasi memiliki kedudukan di luar Uni Eropa dan mengelola data pribadi dalam konteks kegiatan atau operasional perusahaan atau organisasi organisasi tersebut, maka mereka harus  tunduk pada GDPR. 

Tidak peduli di mana pengolahan data dilakukan di Uni Eropa atau di luar Uni Eropa, apakah pengolahan dilakukan sendiri atau oleh pihak ketiga seperti subkontraktor atau apakah data pribadi yang diolah berkaitan dengan Subyek Data yang merupakan warga Uni Eropa atau yang “hanya” tinggal di Uni Eropa.

Uji ini berfokus pada konsep establishment di Uni Eropa serta pengolahan yang dilakukan “dalam konteks kegiatan atau operasionalisasi” suatu organisasi atau perusahaan.  

Konsep establishment di sini diartikan secara luas oleh pengadilan dan merujuk pada entitas hukum yang menjalankan kegiatan yang nyata dan efektif secara langsung atau tidak langsung melalui pengaturan yang stabil, tanpa mempedulikan bentuk badan hukumnya. Dengan demikian, organisasi atau perusahaan yang memiliki perwakilan lokal, situs web atau alamat lokal di Uni Eropa mesti tunduk pada rezim GDPR.

Artikel Terkait : Facebook bantah kumpulkan data lewat 10 Years Challenge

B. Uji Penawaran Barang dan Jasa
Apabila perangkat pengendali atau pengolah data tidak ditempatkan di Uni Eropa, GDPR juga akan berlaku jika sebuah organisasi atau perusahaan mengendalikan dan mengolah data terkait individu-individu yang berada di Uni Eropa, warga negara atau nonwarga negara dan pengolahan ini terkait dengan salah satu dari dua hal berikut:

Yang pertama menawarkan barang atau jasa terhadap Subyek Data yang berada di Uni Eropa dan yang kedua memantau perilaku Subyek warga negara atau penduduk Uni Eropa.

Lokasi Subyek Data menjadi pertimbangan utama dalam GDPR, bukan status kewarganegaraan Subyek. Perlindungan data pribadi dalam GDPR tidak mengikat untuk pengolahan data warga negara Uni Eropa yang sedang bepergian ke luar Uni Eropa.

“Menawarkan barang dan jasa” di sini berlaku untuk pihak Pengendali Data atau Pengolah data yang terbukti menawarkan layanan barang atau jasa kepada Subyek Data di satu atau lebih dari negara anggota Uni Eropa. 

Dengan demikian, perusahaan e-commerce yang hanya menyediakan situs web yang dapat diakses dari dalam Uni Eropa saja belum terikat untuk mematuhi GDPR. 

Namun perlu diperhatikan, penggunaan bahasa atau mata uang lokal yang lazim digunakan di teritori Uni Eropa, atau menyinggung konsumen yang bertempat tinggal di Uni Eropa, dapat memberi kesan bahwa barang atau jasa telah “ditawarkan” ke orang-orang di Uni Eropa oleh situs e-commerce tertentu. Dengan demikian, menghasilkan alasan untuk memberlakukan ketentuan dalam GDPR. 

C. Uji Pemantauan Perilaku Digital
“Pemantauan Perilaku” di sini mencakup uji untuk mengetahui apakah organisasi atau perusahaan penyedia layanan digital melakukan proses pemantauan atas perilaku dan sikap orang-orang melalui teknik pelacakan digital serta teknik profiling tertentu  guna menghasilkan prediksi preferensi atau perilaku pribadi dari Subyek sebagai pengguna layanan internet.
 
Organisasi atau perusahaan  yang tidak memiliki kedudukan di Uni Eropa, tetapi terjaring oleh uji-uji di atas diwajibkan menunjuk seorang perwakilan di salah satu negara anggota Uni Eropa terkait. 

Mereka juga mesti menjelaskan langkah-langkah yang akan mereka lakukan untuk memenuhi standar GDPR terkait dengan kegiatan operasional mereka yang menghasilkan dampak sebagaimana terbukti dalam uji yang telah dilakukan.

GDPR menekankan posisi dan perbedaan antara Pengendali Data dan Pengolah Data. Tidak seperti Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa (EU Data Protection Directive), GDPR berlaku baik untuk pihak pengendali data maupun pengolah data. 

Meskipun begitu, hanya sedikit ketentuan GDPR yang berlaku secara langsung kepada Pengolah Data. Sejumlah ketentuan secara tidak langsung berdampak pada posisi Pengolah data, yakni ketika pengendali data melalui mekanisme legal tertentu membagikan atau mendelegasikan tanggung jawab ke Pengolah data. 

GDPR juga menekankan pentingnya pengaturan soal Pengolahan Data (data processing).  Sesuai dengan legislasi yang berlaku sebelum GDPR, Pengolahan data didefinisikan dengan sangat luas mencakup tindakan mengumpulkan, mengatur, menyimpan, mengubah, mengambil, menggunakan, memberitahukan dan menghapus data pribadi, di samping kegiatan-kegiatan lainnya. 

Data Pribadi adalah semua informasi yang terkait dengan orang perorang yang dikenali atau dapat dikenali. Data ini dapat dikenali melalui rujukan pengenal seperti nama, nomor tanda pengenal, data lokasi atau pengenal daring, atau melalui faktor-faktor khas tentang diri pribadi seperti identitas fisik, data genetik, data biometrik, status ekonomi atau status sosial. 

GDPR juga memasukkan alamat IP serta informasi yang dapat diambil dari alamat IP sebagai data pribadi. GDPR sangat ketat dalam mendefinisikan dan mengatur perlindungan privasi ini, meskipun sanksi denda yang dapat diterapkan GDPR untuk pelanggarannya menurut beberapa pihak masih rendah dan dikhawatirkan belum menghasilkan efek jera.  

Apa dampak dari Lingkup Pengaturan GDPR di atas?  Menurut Lukasz Olejnik, peneliti tentang kemanan siber dan perlindungan privasi, organisasi atau perusahaan di luar Uni Eropa harus memastikan keberadaan mereka berdasarkan Tiga Uji di atas, terutama “Uji Penawaran Barang dan Jasa” dan “Uji Pemantauan Perilaku Digital”. 

Jika tidak lolos dari uji tersebut, maka mesti segera mempertimbangkan beberapa solusi struktural. Misalnya dengan melarang pengunjung berdomisili di Uni Eropa untuk mengakses web atau layanan digital yang disediakan, menghindari penempatan cookie pada perangkat yang dioperasikan pengguna berdomisili di Uni Eropa. Hal ini untuk menghindari kewajiban memenuhi syarat-syarat GDPR terhadap entitas non-Uni Eropa atau menghindari perluasan pemberlakuan standar GDPR ke luar Uni Eropa. 

Organisasi atau perusahaan Pengolah data mesti meninjau bagaimana mereka akan terdampak pemberlakuan GDPR serta memahami kewajiban hukum baru sekaligus perubahan sifat hubungan mereka dengan pihak Pengendali Data sebagai konsekuensi dari pemberlakuan GDPR.

Syarat Pengolahan Data 

Pasal 6 GDPR menegaskan semua praktek pengolahan data pribadi mesti berdasarkan syarat yang sah. Meskipun bukan hal yang baru, di bawah GDPR  hal ini lebih ditekankan dan menjadi lebih penting bagi Pengolah data untuk memahami dan mencatat dasar-dasar pengolahan data. 

Untuk mengolah data data pribadi secara hukum, Pengendali Data (dalam hal ini pihak yang menentukan tujuan dan cara pengolahan data pribadi) atau Pengolah Data harus memiliki setidaknya satu dari syarat sah sebagai berikut:

1. Subyek Data telah memberikan persetujuan untuk pengolahan data dengan satu tujuan spesifik atau lebih (Pasal 7 dan 8)
2. Pengolahan Data dilakukan dalam konteks menjalankan kontrak di mana Subyek Data adalah salah satu pihak terkait atau dengan tujuan mengambil langkah-langkah pengolahan data sesuai permintaan Subyek Data sebelum memasuki sebuah kontrak.
3. Pengolahan Data diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum tertentu di mana pihak Pengendali Data mesti tunduk kepadanya.
4. Pengolahan Data diperlukan untuk melindungi kepentingan utama Subyek Data atau orang biasa lainnya.
5. Pengolahan Data diperlukan untuk menjalankan misi menjalankan kepentingan publik atau menjalankan otoritas resmi yang berada di tangan Pengendali Data.
6. Pengolahan Data diperlukan untuk mewujudkan kepentingan yang sah Subyek Data atau pihak ketiga, kecuali jika kepentingan ini mengesampingkan hak fundamental dan kebebasan Subyek yang dilindungi menurut prinsip perlindungan data pribadi, terutama sekali jika Subyek Data adalah anak-anak. 

Pihak Pengendali Data juga diwajibkan untuk menyediakan catatan resmi terkait dengan pemenuhan syarat-syarat di atas.  

Apa konsekuensi Syarat Pengolahan Data di atas? Syarat pengolahan data untuk pihak Pengendali Data atau Pengolah Data di atas menjadi dasar perumusan hak Subyek Data. 

Berdasarkan syarat di atas, GDPR dapat menentukan apakah seorang individu memiliki hak keberatan terhadap pengolahan data pribadi atau terhadap pemanfaatan atau pemindahtanganan data tersebut, atau apakah keputusan dapat diambil secara arbitrer oleh pihak Pengendali Data terkait Subyek Data yang datanya ditambang melalui proses pengolahan pemrofilan otomatis yang sejauh ini lazim terjadi tanpa diketahui Subyek Data.

Syarat pengolahan data juga berdampak pada Pengertian Persetujuan Subyek Data. Kesalahpahaman umum yang sering muncul adalah persetujuan individu pemilik data mesti diperoleh untuk mengolah data individu secara sah berdasarkan hukum. 

Padahal, persetujuan umumnya bukanlah prasyarat untuk pengolahan, atau bukan pula alasan pembenar untuk kegiatan-kegiatan semacamnya yang dalam keadaan lain dianggap tidak sah. Persetujuan dibutuhkan untuk keperluan lain yang areanya lebih pada pemanfaatan data. 

Misalnya, di bawah Undang-Undang E-Privasi Uni Eropa, pengiriman pesan penjualan elektronik yang tidak diminta (melalui surat elektronik, media sosial atau layanan pesan daring seperti WhatsApp) kepada seorang pengguna layanan internet memerlukan persetujuan khusus dari pengguna tersebut sebelumnya. 

Syarat Pengolahan data juga berkaitan dengan pengertian Kepentingan Yang Sah untuk pengolahan data. Kepentingan Yang Sah khususnya dalam konteks penggunaan data untuk  kepentingan bisnis, di mana sebuah perusahaan wajib menjalankan kontrak kerja sama tertentu atau memiliki hak menjalankan bisnis yang sah berdasarkan undang-undang tertentu. 

Perusahaan Pengendali Data perlu melakukan pengkajian apakah kepentingan mereka yang sah itu ternomorduakan oleh kepentingan, hak dan kebebasan individu yang di saat yang sama juga dilindungi oleh regulasi perlindungan data pribadi. 

Dengan demikian, aspek proporsionalitas dalam pengumpulan dan pengolahan data, ekspektasi individu pemilik data yang masuk akal dan hubungan mereka dengan pihak Pengendali Data mesti dipertimbangkan. Perusahaan atau organisasi Pengendali Data mesti menjalankan “penilaian seksama” terhadap pengolahan data yang mereka lakukan demi memastikan adanya keseimbangan yang semestinya antara Kepentingan Yang Sah dan Hak Subyek Data.

Perubahan yang signifikan dalam  GDPR adalah jika Pengendali Data menggunakan argumentasi kepentingan yang sah untuk melandasi praktek pengolahan data, hal ini mesti diungkapkan dan dijelaskan kepada Subyek Data, sebagai bagian dari informasi pengolahan yang adil dan transparan yang diberikan kepada individu dalam sebuah Pemberitahuan Tentang Privasi. 

Dalam melakukan ini, organisasi mesti melihat rentang kegiatan yang dilakukan dengan dasar kepentingan sah serta memastikan bahwa hal ini dimasukkan ke dalam “Pemberitahuan Tentang Privasi” tersebut.  

Apabila Pengendali Data ingin menggunakan data untuk tujuan lain, mereka mesti memastikan tujuan baru tersebut “sesuai” dengan tujuan awal pengolahan data, serta perlu melihat benar kaitan antara tujuan, kemungkinan konsekuensi dan keberadaan jaminan perlindungan privasi. 

(Bersambung)

*Agus Sudibyo, Head of New Media Research Center ATVI Jakarta.

Pewarta:
Editor: Arie Novarina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asteroid kian sering hantam Bumi akhir-akhir ini

Jakarta (ANTARA News) – Asteroid kian sering menghantam Bumi. Tabrakan itu meningkat hingga tiga kali lipat selama 290 juta tahun terakhir, menurut sebuah studi University of Southampton.

Alasan peningkatan ini tidak diketahui tetapi diperkirakan terkait dengan tabrakan yang lebih besar yang terjadi lebih dari 290 juta tahun yang lalu di sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter.

William Bottke, penulis studi sekaligus Direktur Studi Ruang Angkasa di Southwest Research Institute, membahas skala kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh serangan asteroid di Bumi.

“Kehancuran sebenarnya bisa sangat besar. Untungnya, peluang terjadinya itu cukup rendah tetapi bukan nol dan itulah sebabnya penting untuk dapat menemukan objek-objek ini,” kata Bottke, express.co.uk, Sabtu (2/2).

Studi itu muncul setelah sebuah asteroid, yang dijuluki oleh NASA Asteroid 2019 BW1, mendekat ke “Jarak Dekat Bumi”.

Asteroid itu disebut melaju kencang melewati Bumi pada sore hari Sabtu ketika mencapai jarak terdekatnya ke Bumi. Pelacak asteroid NASA di Jet Propulsion Laboratory (JPL) menyebut tabrakan terjadi pada 4.22 sore waktu setempat pada hari Sabtu, 2 Februari. JPL pertama kali mengamati asteroid itu pada 25 Januari 2019.

Ukurannya disebut delapan kali panjangnya bus double-decker London dan 30 kali lebih panjang dari tempat tidur Queen.

Asteroid yang jauh lebih kecil saja dulu menyebabkan kerusakan besar saat menghantam Bumi.

Contohnya adalah Meteor Chelyabinsk 2013, yang meledak di Oblast Chelyabinsk di Rusia enam tahun lalu.

Batuan selebar 65,6 kaki (20m) itu tetap tidak terdeteksi karena terlontar langsung ke Bumi dari arah Matahari.

Meteor Chelyabinsk meledak di udara di atas Rusia dengan kekuatan 30 kali dari bom nuklir Hiroshima.

Lebih dari 1.500 orang terluka dan lebih dari 7.000 bangunan rusak akibat ledakan udara.

“Insiden Chelyabinsk menarik perhatian luas terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mendeteksi asteroid yang bahkan lebih besar sebelum mereka menyerang planet kita,” kata Pejabat Pertahanan Planet NASA Lindley Johnson.

Tapi Asteroid BW1 tidak diprediksi untuk mendekati bumi – melainkan dijuluki sebagai “Objek Dekat-Bumi” (NEOs).

NEO adalah komet dan asteroid pada lintasan orbit, yang membuatnya sangat dekat dengan Bumi.

Baca juga: Ilmuwan uji sistem peringatan saat asteroid lewati Bumi

Baca juga: NASA luncurkan pemburu asteroid jejaki asal kehidupan di Bumi

Baca juga: NASA luncurkan pesawat pengumpul debu asteroid

Penerjemah: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lembaga Eijkman kembangkan sel induk pluripoten diinduksi

Jakarta  (ANTARA News) – Lembaga Biologi Molekuler Eijkman akan mulai mengembangkan sel induk  pluripoten diinduksi atau Induced Pluriprotein Stem Cell (IPSC) pada 2019 yang berguna untuk penelitian model penyakit dan pengobatan regeneratif. 

“Arahan kepala lembaga itu kita akan fokus ke IPSC tahun ini,” kata Kepala Laboratorium Stem Cell Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Ita Margaretha Nainggolan saat ditemui Antara, di Jakarta, Jumat. 

IPSC adalah sel-sel dewasa yang telah diinduksi oleh faktor-faktor yang membuat sel tersebut menjadi sel induk (punca) yang dapat terus menerus memperbanyak dirinya sendiri dan kembali bersifat pluripoten sehingga dapat berdiferensiasi.

Ita yang juga peneliti talasemia menuturkan sebenarnya sel punca yang paling berpotensi untuk menjadi hampir semua jenis sel di dalam tubuh manusia adalah sel-sel induk embrionik yang berasal dari embrio manusia, namun secara etika, masih menimbulkan perdebatan untuk implementasinya. 

Oleh karena itu, IPSC menjadi solusi untuk mendapatkan sel-sel  yang akan memiliki sifat seperti sel punca embrionik atau yang dikenal dengan embryonic-like stem cells, tanpa harus mengambil dari embrio manusia, tapi bisa menggunakan sel-sel dewasa yang telah berdiferensiasi.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan medis saat ini, maka untuk mendapatkan IPSC dapat dilakukan dengan cara menginduksi empat faktor Yamanaka pada sel-sel yang sudah berdiferensiasi atau sudah dewasa, misalnya sel jaringan ikat kulit (fibroblas) dan sel darah putih mononuklear. Proses ini disebut  reprogramming cell.

Empat faktor Yamanaka yang diperkenalkan oleh ilmuwan Jepang yang pertama kali membuat iPSC, terdiri dari Oct3/4, Sox2, KLf4 dan c-Myc. 

“Empat faktor Yamanaka apabila diintroduksi ke dalam sel, maka sel itu akan menjadi muda kembali, jadi disebut sebagai embryonic-like stem cells, jadi dia mimik, sifat-sifatnya mimik embryonic stem cells,” ujarnya. 

Ita menuturkan empat faktor Yamanaka yang masuk ke sel itu tidak berpotensi untuk mengganggu kromosom dalam sel yang diinduksi.

Sel punca hasil induksi dapat terus membelah diri dan mempunyai potensi untuk menggantikan berbagai sel yang rusak. 

Sebagai contoh, sel darah putih diambil dan diintroduksi dengan empat faktor Yamanaka sehingga yang tadinya bertindak sebagai sel dewasa dengan fungsi yang spesifik, dengan reprogramming cell tersebut dapat kembali menjadi sel induk yang berpotensi menjadi berbagai sel dewasa seperti sel saraf, sel jantung, sel hati dan lainnya.

“Saya menggunakan stem cell ini untuk penelitian talasemia, untuk mengetahui mekanisme mengapa suatu mutasi dapat menimbulkan gejala klinis anemia yang parah, jadi kita belum penerapan secara klinis,” ujarnya.

Talasemia merupakan penyakit sel darah merah yang disebabkan oleh sintesis yang tidak normal pada pembentukan hemoglobin sehingga menimbulkan gejala klinis anemia dengan derajat keparahan yang bervariasi dari ringan, berat sampai fatal seperti kematian janin dalam kandungan, tergantung berat ringannya mutasi.

Baca juga: Lembaga Eijkman: Indonesia masuki era pengobatan presisi
Baca juga: Lembaga Eijkman dorong pemeriksaan dini deteksi kelamin ambigu
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Praktisi kecerdasan buatan berpeluang mengajar di universitas

Bandung (ANTARA News) – Seiring berkembangnya teknologi, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) perlahan menyusupi berbagai bidang kehidupan dan menjadi kebutuhan. 

Mengingat adanya peluang terserap industri-industri berbasis teknologi yang kini bermunculan, AI menjadi bidang pengetahuan yang diajarkan di tingkat universitas, salah satunya di Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Tak melulu dari para pengajar di universitas, para praktisi AI bahkan berpeluang menelurkan ilmu mereka pada mahasiswa, kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, di Bandung, Jumat. 

Dia tak menampik jika salah satu syarat seseorang bisa mengajar di kampus ialah sudah mendapatkan gelar master di bidang ilmu yang dia tekuni. Namun, bukan berarti tak ada peluang bagi para praktisi yang belum menempuh pendidikan magister mengajar di universitas.

“Bisa menjadi dosen tamu, menguatkan (pemahaman) mahasiwa mengenai kondisi di lapangan. Kami tekankan pada sains dan teknologi. Karena sifatnya lebih aplikatif dan mendekat pada industri yang lebih sesuai,” kata dia. 

Baca juga: Mengenal BukaBike, sepeda gratis di ITB

Nasir mencontohkan, Politeknik Maritim Negeri Indonesia di Semarang yang beberapa pengajarnya adalah praktisi bidang nautica hingga teknik. 

“Contohnya kami punya Politeknik Maritim di Semarang. Dosennya yang S2 hanya 22 dari 28 orang, ada dosen ada yang D4 dan D3 tetapi punya pengalaman seorang nautica, teknika dan nakhoda kapal. Pengalaman ada yang 10 tahun, 15 tahun. Dia punya sertifikat kompetensi. Lulusan 100 persen diserap industri,” papar dia. 

“Untuk AI, jangan-jangan mereka punya keahlian luar biasa para praktisi ini,” imbuh Nasir. 

Dalam kesempatan itu, alumni ITB yang juga Founder & CEO Bukalapak, Achmad Zaky mengatakan AI sudah menjadi bagian mata kuliah di kampusnya, walau sifatnya pengantar. 

Dia berharap nantinya bidang pengetahuan ini bisa menjadi mata kuliah di universitas, mengingat urgensi kebutuhannya untuk dunia industri. 

“Di zaman saya ada mata kuliah AI, tetapi memang hanya pengantar. Memang sudah arahan pak presiden membuka jurusan AI, jadinya fokus. S1. Sekarang mata kuliah, berharapnya bisa padat,” kata dia. 

Baca juga: ITB-Bukalapak resmikan laboratorium riset berbasis AI dan “cloud computing”

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lembaga Eijkman kembangkan sel induk pluripoten

Jakarta  (ANTARA News) – Lembaga Biologi Molekuler Eijkman akan mulai mengembangkan sel induk atau punca 
pluripoten diinduksi atau Induced Pluriprotein Stem Cell (IPSC) pada 2019 yang berguna untuk penelitian model penyakit dan pengobatan regeneratif. 

“Arahan kepala lembaga itu kita akan fokus ke IPSC tahun ini,” kata Kepala Laboratorium Stem Cell Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Ita Margaretha Nainggolan saat ditemui Antara, di Jakarta, Jumat. 

IPSC adalah sel-sel dewasa yang telah diinduksi oleh faktor-faktor yang membuat sel tersebut menjadi sel induk yang dapat terus menerus memperbanyak dirinya sendiri dan kembali bersifat pluripoten sehingga dapat berdiferensiasi.

Ita yang juga peneliti talasemia menuturkan sebenarnya sel punca yang paling berpotensi untuk menjadi hampir semua jenis sel di dalam tubuh manusia adalah sel-sel induk embrionik yang berasal dari embrio manusia, namun secara etika, masih menimbulkan perdebatan untuk implementasinya. 

Oleh karena itu, IPSC menjadi solusi untuk mendapatkan sel-sel punca pluripoten diinduksi yang akan memiliki sifat seperti sel punca embrionik atau yang dikenal dengan embryonic-like stem cells, tanpa harus mengambil dari embrio manusia, tapi bisa menggunakan sel-sel dewasa yang telah berdiferensiasi.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan medis saat ini, maka untuk mendapatkan IPSC dapat dilakukan dengan cara menginduksi empat faktor Yamanaka pada sel-sel yang sudah berdiferensiasi atau sudah dewasa, misalnya sel jaringan ikat kulit (fibroblas) dan sel darah putih mononuklear. Proses ini disebut “reprogramming cell”.

Empat faktor Yamanaka yang diperkenalkan oleh ilmuwan Jepang yang pertama kali membuat iPSC, terdiri dari Oct3/4, Sox2, KLf4 dan c-Myc. 

“Empat faktor Yamanaka apabila diintroduksi ke dalam sel, maka sel itu akan menjadi muda kembali, jadi disebut sebagai embryonic-like stem cells, jadi dia mimik, sifat-sifatnya mimik embryonic stem cells,” ujarnya. 

Ita menuturkan empat faktor Yamanaka yang masuk ke sel itu tidak berpotensi untuk mengganggu kromosom dalam sel yang diinduksi.

Sel punca hasil induksi dapat terus membelah diri dan mempunyai potensi untuk menggantikan berbagai sel yang rusak. 

Sebagai contoh, sel darah putih diambil dan diintroduksi dengan empat faktor Yamanaka sehingga yang tadinya bertindak sebagai sel dewasa dengan fungsi yang spesifik, dengan “reprogramming cell” tersebut dapat kembali menjadi sel induk yang berpotensi menjadi berbagai sel dewasa seperti sel saraf, sel jantung, sel hati dan lainnya.

“Saya menggunakan stem cell ini untuk penelitian ‘thalassemia’ (talasemia) , untuk mengetahui mekanisme mengapa suatu mutasi dapat menimbulkan gejala klinis anemia yang parah, jadi kita belum penerapan secara klinis,” ujarnya.

Talasemia merupakan penyakit sel darah merah yang disebabkan oleh sintesis yang tidak normal pada pembentukan hemoglobin sehingga menimbulkan gejala klinis anemia dengan derajat keparahan yang bervariasi dari ringan, berat sampai fatal seperti kematian janin dalam kandungan, tergantung berat ringannya mutasi.

 Baca juga: Lembaga Eijkman dorong pemeriksaan dini deteksi kelamin ambigu
Baca juga: Lembaga Eijkman: Indonesia masuki era pengobatan presisi

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ITB-Bukalapak resmikan laboratorium riset berbasis AI dan “cloud computing”

Bandung (ANTARA News) – Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan Bukalapak meresmikan Artificial Intelligence (AI) dan Cloud Computing Research Lab di kampus ITB, Jumat.

Laboratorium ini nantinya menjadi wadah riset mahasiswa khususnya jurusan informatika. Para pengajar dan tenaga ahli Bukalapak juga akan bekerja sama untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa memberikan dampak positif untuk pembangunan bangsa. 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan inovasi perlu berkembang secepat perkembangan teknologi dan pendidikan. 

“Bagaimana sistem yang kita bangun ke depan, mahasiswa bisa menjadi talenta secara digital, memunculkan start-up baru di Indonesia. Saya berharap reseacrh center bisa menjadi prodi,” kata dia setelah peresmian AI dan Cloud Computing Research Lab.

Dia tak memungkiri bahwa AI menduduki posisi pertama dalam tren teknologi yakni 28 persen. Dia berharap melalui sistem yang terbangun di masa depan, mahasiswa bisa menjadi talenta di bidang digital. 

Dalam kesempatan itu, Founder & CEO Bukalapak, Achmad Zaky menuturkan perusahaannya berkomitmen mendirikan pusat riset agar lebih banyak anak-anak muda yang membuat produk berbasis teknologi dan Indonesia memiliki lebih banyak unicorn. 

“Bukapalak memiliki komitmen mendirikan research center. Kami berharap semakin banyak talenta membuat produk berbasis teknologi, berinovasi. Kami (dengan pengajar di ITB), banyak berbincang, bagaimana membuat industri start-up menjadi next level. Bagaimana Indonesia punya ratusan unicorn,” tutur dia. 

Zaky berharap riset mengenai AI semakin banyak seiring AI yang menjadi mainstream di masa depan. Bahkan jika bisa,  Bukalapak bersedia memberikan pelatihan memgenai ilmu berbasis pengalaman. 

“Untuk kurikulum, jika diperbolehkan kami siap memberikan training, mengajar ilmu yang sifatnya experience, perlu kami share ke kampus. Kami berharap lebih banyak unicorn di ITB, lebih banyak temuan baru dari ITB, kami siap support,” kata Zaky. 

Secara khusus, menurut Zaky, AI menjadi teknologi yang berkaitan erat dengan revolusi industri 4.0. Baik Bukalapak maupun ITB menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap kemajuan industri 4.0, karena AI memiliki peran yang cukup signifikan untuk perkembangan industri dan kegiatan operasional perusahaan di masa mendatang. 

Lebih lanjut, teknologi AI telah berkontribusi dalam bisnis e-commerce. Di Bukalapak sendiri, AI telah dikembangkan untuk membantu operasional perusahaan misalnya membantu mengenali karakteristik pengguna Bukalapak yang sering berkunjung ke laman maupun aplikasi Bukalapak. 

Selain itu, AI juga membantu pengguna Bukalapak memberikan rekomendasi terkait produk yang dibutuhkan, sehingga mereka bisa mencari produk dalam waktu yang lebih singkat. 

Di sisi lain, Rektor ITB, Kadarsah Suryadi, DEA mengatakan peresmian laboratorium ini merupakan salah satu bentuk komitmen mendekatkan industri dan perguruan tinggi. Dia berharap ini bisa menjadi tonggak kemajuan bangsa dan negara. 

“Ada lima tren terbaru di dunia, salah satunya integrasi dunia lapangan kerja dan industri. (Peresmian) hari ini salah satu bentuk komitmen mendekatkan industri dan perguruan tinggi. Semoga bisa menjadi tonggak bersama demi kemajuan bangsa dan negara,” kata dia dalam sambutannya. 

ITB saat ini memiliki beberapa pusat studi antara lain Pusat Studi Sistem Tak Berawak, Pusat Teknologi Instrumentasi dan Otomasi dan Pusat Mikroelektronika. 
 

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019